PALEMBANG – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat intensif bersama sejumlah mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/04/26).
Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan dan anggota Pansus III, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sumsel beserta jajarannya.
Fokus pada Sektor Pertanian dan PanganDalam sesi pembahasan bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Pansus III menyoroti realisasi program unggulan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Anggota Pansus mempertanyakan sejauh mana efektivitas bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani sepanjang tahun 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa angka pertumbuhan produksi padi yang dilaporkan selaras dengan kesejahteraan petani di lapangan. LKPJ ini bukan sekadar deretan angka, tapi cerminan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar pimpinan rapat.
Dinas Ketahanan Pangan juga diminta memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil dalam menekan angka inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas pokok di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.Rapat ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Hasil dari pembahasan LKPJ ini nantinya akan dirangkum dalam bentuk Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna mendatang.Pansus III berharap seluruh OPD dapat memberikan data yang akurat dan transparan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja di tahun-tahun mendatang demi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.(*)