PALEMBANG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat kerja bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sumsel. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi V ini berfokus pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2025, Rabu (15/04/26).
Ketua Komisi V DPRD Sumsel memimpin jalannya rapat dengan agenda utama membedah capaian kinerja, realisasi anggaran, serta hambatan yang dihadapi Biro Kesra sepanjang tahun 2025. Pihak legislatif memberikan perhatian khusus pada efektivitas bantuan sosial, hibah keagamaan, dan program peningkatan mutu sumber daya manusia.”Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2025 benar-benar terserap dengan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” ujar pimpinan rapat.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:Evaluasi Penyerapan Anggaran: Meninjau persentase realisasi belanja Biro Kesra dibandingkan dengan target yang ditetapkan.Kepala Biro Kesra Provinsi Sumsel hadir beserta jajaran untuk memberikan penjelasan mendalam terkait data yang tertuang dalam LKPJ. 
Pihaknya mengakui ada beberapa tantangan administratif di lapangan, namun secara keseluruhan mengklaim program-program strategis telah berjalan sesuai koridor yang direncanakan.Sebagai tindak lanjut, Komisi V memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang nantinya akan dihimpun sebagai bahan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur.
Anggota Dewan menekankan agar Biro Kesra lebih proaktif dalam menjemput bola terkait pengajuan bantuan masyarakat serta memperketat pengawasan internal.Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Sumsel guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) di Bumi Sriwijaya.(*)